Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » 198 Lokasi Diusulkan, 45 Sekolah Rakyat Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

198 Lokasi Diusulkan, 45 Sekolah Rakyat Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

  • account_circle Rivai

Ayopangkep.id, JAKARTA – Sebanyak 198 titik lokasi telah diajukan sebagai calon tempat berdirinya Sekolah Rakyat. Pengajuan ini datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga sektor swasta yang siap menyediakan lahan maupun bangunan. Dari total tersebut, 45 lokasi di antaranya ditargetkan sudah dapat mulai beroperasi tahun ini.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa usulan dari daerah mencakup dua bentuk, yakni gedung yang perlu direnovasi atau disesuaikan, serta lahan kosong dengan luas minimal 5 hingga 10 hektare. Hal itu disampaikan usai memimpin rapat pleno persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya Juli 2025. Adapun proses penerimaan siswa baru dan perekrutan tenaga pengajar akan dimulai lebih awal, yakni pada April 2025.

Dalam proses seleksi peserta didik, akan dilakukan beberapa tahapan. Tahap awal berupa seleksi administratif yang diperuntukkan bagi anak-anak dari kelompok Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, calon siswa akan mengikuti tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menjelaskan bahwa tenaga pendidik akan direkrut dari sekitar 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah memetakan distribusi guru agar penempatannya sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat, terutama di daerah asal mereka. Selain itu, pemerintah membuka peluang bagi guru ASN untuk ditugaskan di program ini.

Para calon guru akan melalui proses seleksi untuk menilai kompetensi sekaligus kesiapan mereka. Tidak hanya kemampuan akademik yang menjadi perhatian, tetapi juga empati sosial terhadap siswa yang berasal dari latar belakang khusus.

Lebih lanjut, M. Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga bertujuan mencetak agen perubahan yang mampu memutus rantai kemiskinan. Lulusan program ini diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa Bidik Misi.

Di samping itu, para siswa juga akan dibekali keterampilan digital yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti coding, keamanan siber, dan ilmu data, agar memiliki daya saing di masa depan.

  • Penulis: Rivai
  • Editor: Syam Rifai

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HOAX Kenaikan Pajak Untuk Banjir

    HOAX Kenaikan Pajak Untuk Banjir

    • account_circle Syam Rifai
    • 0Komentar

    AyoPangke,Komdigi – Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengusulkan kenaikan pajak untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, klaim tersebut dinyatakan tidak benar. Informasi ini telah diverifikasi melalui laporan dari turnbackhoax.id. […]

  • Presiden Prabowo Panggil Menteri ATR/BPN Bahas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Nasional

    Presiden Prabowo Panggil Menteri ATR/BPN Bahas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Nasional

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/01/2026). Usai pertemuan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa dalam periode 2019 hingga 2024, Indonesia kehilangan sekitar 554 […]

  • Pemkab Pangkep Percepat Integrasi Data Lewat Forum Satu Data

    Pemkab Pangkep Percepat Integrasi Data Lewat Forum Satu Data

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Kolaborasi antara Bapperida Kabupaten Pangkep dan Dinas Kominfo SP menggelar Forum Satu Data dengan agenda penyepakatan daftar data dan data prioritas, serta penginputan data pada portal Satu Data Pangkep. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Lantai III Setda Pangkep dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, Hj. Suriani A. Hamid, […]

  • Pemkab Pangkep Dorong Persaingan Usaha Sehat Demi Efisiensi Keuangan Daerah

    Pemkab Pangkep Dorong Persaingan Usaha Sehat Demi Efisiensi Keuangan Daerah

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Pangkep — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar sosialisasi persaingan usaha yang sehat sebagai upaya mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Kamis (16/4/2026). Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI), Plt kepala KPPU Makassar/Penyelidik Utama Madya Hasilon Pasaribu, dihadiri Wakil Bupati […]

  • Ingin Sertipikatkan Tanah untuk Pertama Kali secara Mandiri, Lengkapi Syarat Berikut

    Ingin Sertipikatkan Tanah untuk Pertama Kali secara Mandiri, Lengkapi Syarat Berikut

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta – Memiliki sertipikat merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat dapat mengurus pembuatan sertipikat tanah secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menggunakan perantara. Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon […]

  • Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

    Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Manado – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda), program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan. “Karena menjadi bagian dari piloting kerja sama […]

expand_less