Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Pemkab Pangkep Dorong Persaingan Usaha Sehat Demi Efisiensi Keuangan Daerah

Pemkab Pangkep Dorong Persaingan Usaha Sehat Demi Efisiensi Keuangan Daerah

  • account_circle Rivai

Ayopangkep.id, Pangkep — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar sosialisasi persaingan usaha yang sehat sebagai upaya mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sosialisasi ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Kamis (16/4/2026).

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI), Plt kepala KPPU Makassar/Penyelidik Utama Madya Hasilon Pasaribu, dihadiri Wakil Bupati Pangkep Drs H. Rahman Assegaf, jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait.

Sosialisasi dibuka langsung oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau.

Yusran dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip persaingan usaha yang sehat sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat akan berdampak langsung pada efisiensi penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan prinsip tersebut tidak hanya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Melalui kegiatan ini, Bupati berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait pentingnya persaingan usaha yang sehat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, saya berharap kita semua dapat meningkatkan pemahaman terkait pentingnya persaingan usaha yang sehat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam mendorong terciptanya sistem pengadaan yang berintegritas, transparan, dan berdaya saing, guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

  • Penulis: Rivai
  • Editor: Syam Rivai

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi

    Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta – Pemerintah akan menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi di Indonesia. Penetapan LSD ini mengubah kebijakan perubahan alih fungsi lahan sawah yang dulunya dipegang pemerintah daerah (Pemda) menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertanahan Nasional. Rencana tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Tim […]

  • Ma'firah (tengah) kafilah asal Pangkep, bersama empat kru dari LPPL Radio Suara Pangkep, Pangkep TV saat meliput MTQ ke-34 Provinsi Sulawesi Selatan.(Pangkep TV).

    9 Peserta Kafilah Pangkep Lolos Final MTQ ke-34 Sulsel

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Maros — Kafilah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) terus menunjukkan prestasi pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kabupaten Maros. Hingga saat ini, sebanyak sembilan peserta dari Kafilah Pangkep berhasil lolos ke babak final di sejumlah cabang lomba yang sementara berlangsung. Di cabang Tilawah Remaja putri, kafilah Pangkep […]

  • Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah

    Rakor Bersama para Kepala Daerah di Kalsel, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B Menjadi Kewenangan Daerah

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (13/05/2026). Salah satu pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). […]

  • [HOAKS] Anies Baswedan Laporkan Jokowi ke Polisi Terkait Ijazah Palsu

    [HOAKS] Anies Baswedan Laporkan Jokowi ke Polisi Terkait Ijazah Palsu

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebuah unggahan video di Facebook yang mengeklaim mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu dipastikan sebagai informasi bohong (hoaks). Berdasarkan hasil penelusuran, potongan video yang digunakan dalam unggahan tersebut telah dimanipulasi dan tidak memiliki kaitan dengan narasi pelaporan hukum. Hingga saat ini, tidak ditemukan […]

  • Meriahkan HUT ke-66 Pangkep, Bupati MYL dan TP PKK Pangkep Gelar Senam Massal Dorong Gaya Hidup Sehat

    Meriahkan HUT ke-66 Pangkep, Bupati MYL dan TP PKK Pangkep Gelar Senam Massal Dorong Gaya Hidup Sehat

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, Wakil Bupati Abdul Rahman Assagaf, Ketua TP PKK Nurlita Wulan Purnama, Staf Ahli TP PKK Andi Yuliana, Kapolres Pangkep AKBP Muh. Husni Ramli, serta jajaran pimpinan OPD dan berbagai organisasi perempuan, senam bersama Masyarakat, di alun-alun Citra Mas, Pangkajene, Minggu, (12/4). Senam sehat bersama masyarakat, digelar Pemerintah […]

  • KPK–Kemensos Sinergi Awasi Anggaran Sekolah Rakyat

    KPK–Kemensos Sinergi Awasi Anggaran Sekolah Rakyat

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan guna memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan. Upaya ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di […]

expand_less