Harga Pupuk Dunia Naik 40%, Indonesia Justru Turunkan Subsidi 20%

Ayopangkep.id, Jakarta — Di tengah lonjakan harga pupuk global yang melampaui 40% akibat gangguan pasokan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berbeda dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa langkah tersebut mencerminkan kemampuan Presiden dalam membaca potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.

“Presiden sejak awal melihat dunia menuju periode tidak stabil. Arahan beliau jelas: jangan menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya dengan kebijakan,” ujar Amran (3/5/2026).

Kebijakan ini hadir pada momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz—yang mengalirkan sepertiga perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea global melonjak tajam dalam waktu singkat, memicu risiko krisis produksi pangan di Asia Tenggara.

Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% mencakup berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, dan ZA. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah struktural untuk memperkuat sistem pupuk nasional, mencakup aspek biaya, distribusi, dan ketersediaan.

Di sektor distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran pupuk dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani. Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.

Ketahanan pasokan turut diperkuat melalui diversifikasi sumber sejak 2025. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, sehingga dampak gangguan global dapat ditekan dan kebutuhan pupuk nasional tetap terjaga.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani juga memperoleh akses pupuk yang lebih luas, sekaligus meminimalkan risiko kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memastikan petani tetap memperoleh keuntungan, bahkan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua sisi sekaligus: menekan biaya produksi di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga. Pendekatan terintegrasi ini menjadi pembeda utama kebijakan pertanian saat ini.

Sementara itu, sejumlah negara di kawasan mulai terdampak. Di Thailand, sebagian petani menunda tanam akibat mahalnya pupuk. Vietnam menghadapi tekanan ekspor beras karena terganggunya pasokan, sementara Filipina menghadapi keterbatasan cadangan domestik.

Indonesia dinilai berada pada posisi lebih kuat berkat diversifikasi pasokan, penguatan produksi dalam negeri, serta konsistensi kebijakan subsidi.

Amran menambahkan bahwa ketahanan pangan nasional tetap kokoh meskipun dihadapkan pada ancaman El Niño dan ketidakpastian global. Cadangan beras pemerintah kini telah melampaui 5 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—memberikan bantalan kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Capaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.

“Ini adalah hasil dari ketepatan visi dan keberanian dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan petani,” tegas Amran.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah dinamika global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons cepat, petani Indonesia diharapkan tetap mampu berproduksi dan menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.