Instruksi Presiden 2025, Bansos Kini Diarahkan ke Aktivitas Ekonomi Produktif

Ayopangkep.id, Jakarta — Kementerian Sosial Republik Indonesia menggandeng PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendorong penerima bantuan sosial (bansos), khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, agar bergabung dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjadikan bansos sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, penerima bansos didorong untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Gus Ipul, ini adalah pertemuan keduanya dengan jajaran Agrinas dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan tersebut. Ia menyampaikan hal ini saat berkunjung ke kantor Agrinas di Jakarta Timur, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat program pemberdayaan sosial. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sehingga perputaran uang terjadi di desa dan masyarakat memperoleh harga yang lebih baik.

Gus Ipul juga menilai keikutsertaan penerima bansos dalam KDKMP dapat mengubah mereka menjadi pelaku ekonomi aktif. Selain itu, keterlibatan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai tenaga kerja di koperasi akan membuka peluang kerja baru, sehingga bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi jembatan menuju kemandirian.

Ia memaparkan, jika satu koperasi mampu menyerap sekitar 17 tenaga kerja, maka pembentukan 10 ribu koperasi berpotensi menciptakan hingga 170 ribu lapangan kerja. Bahkan, jumlah tersebut bisa meningkat signifikan seiring rencana pembentukan hingga puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa, menegaskan bahwa KDKMP dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani mereka secara finansial. Ia memastikan warga tidak perlu membayar iuran atau menabung secara wajib, karena dukungan fasilitas disediakan oleh negara, sementara masyarakat berperan dalam pengelolaan bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Sebelum diskusi, rombongan juga meninjau Command Center pembangunan KDKMP yang berfungsi sebagai pusat pemantauan progres secara real-time di seluruh Indonesia.

Sejumlah pejabat turut hadir, termasuk Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih dan jajaran direksi Agrinas lainnya.