Pemerintah Percepat Transformasi Digital, Delapan Kementerian Kini Terkoneksi AI

Ayopangkep.id — Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, serta perbaikan kualitas layanan publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai mendampingi jajaran DEN bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan bahwa sekitar 80 persen sistem GovTech nasional telah terkoneksi. Sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah untuk pertama kalinya berhasil diintegrasikan ke dalam satu sistem yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI).

Menurut Luhut, integrasi data tersebut akan memperkuat pengawasan, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan. Salah satu penerapannya adalah teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mampu memproses verifikasi data dalam hitungan menit.

Selain mendukung tata kelola pemerintahan, GovTech juga diharapkan mampu memperluas pembinaan terhadap sekitar 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat memperluas basis pajak secara bertahap sekaligus mendorong lahirnya UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.

Luhut menilai sistem tersebut berpotensi meningkatkan rasio pajak nasional dari sekitar 9 persen saat ini menjadi 12 hingga 13 persen dalam jangka panjang, seiring meningkatnya kepatuhan dan efektivitas administrasi perpajakan.

Pengembangan GovTech, lanjutnya, dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan platform digital yang telah tersedia, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara. Sistem tersebut juga dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia.

Sebagai tahap implementasi, pemerintah saat ini menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Jika berjalan sesuai target, sistem akan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026 dan menghubungkan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office guna meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi global.

Di sektor pelayanan publik, pemerintah tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini. Sistem identitas digital terpadu berbasis AI tersebut diharapkan mampu memastikan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program transfer langsung pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui sistem baru itu, pemerintah juga berencana mengarahkan penyaluran subsidi secara langsung kepada penerima manfaat, sehingga lebih efektif dan mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data. Dengan populasi yang mendekati 300 juta jiwa, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara menyeluruh dalam skala nasional.

“Seluruh proses pemerintahan nantinya dapat dimonitor melalui sistem yang terintegrasi, dan yang membanggakan, teknologi ini dibangun oleh talenta-talenta Indonesia,” ujar Luhut.