Pemerintah Dorong Koordinasi Kehumasan Hadapi Derasnya Arus Informasi Digital

Ayopangkep.id — Pemerintah memperkuat sinergi jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan komunikasi kebijakan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, serta menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penguatan koordinasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi serta hoaks.

Menurut Meutya, pemerintah perlu memiliki narasi kebijakan yang jelas sekaligus memastikan pesan tersebut dapat disampaikan secara efektif hingga ke daerah.

“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Ia menilai koordinasi antara humas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah tidak hanya diperlukan untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjadi sarana mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah.

Meutya mengatakan berbagai persoalan komunikasi, seperti penyampaian informasi yang terlambat atau kurang jelas, dapat dibahas bersama untuk menjadi bahan evaluasi.

“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.

Ke depan, forum komunikasi kehumasan tersebut diharapkan dapat berlangsung secara berkala. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai wadah untuk menyelaraskan narasi sekaligus mempercepat koordinasi ketika kebijakan maupun program pemerintah perlu disampaikan kepada publik.

Meutya menambahkan, perkembangan digital membuat kebutuhan terhadap komunikasi antarlembaga yang cepat semakin mendesak. Forum kehumasan nasional yang selama ini antara lain berlangsung melalui Anugerah Media Humas dinilai dapat diperkuat dengan ruang koordinasi yang lebih intensif.

“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Aktif Isi Ruang Informasi

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menekankan bahwa komunikasi kebijakan merupakan bagian penting dari keberhasilan program pemerintah. Menurutnya, program yang baik perlu disertai komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami sekaligus mendukung pelaksanaannya.

“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” kata Qodari.

Ia menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional terdiri atas lebih dari 8.000 perangkat. Besarnya jaringan tersebut, menurut Qodari, merupakan modal penting yang harus dikelola melalui orkestrasi komunikasi yang terarah.

Di tengah pergerakan informasi yang berlangsung setiap saat di media sosial, pemerintah dinilai tidak bisa hanya menunggu isu berkembang sebelum memberikan penjelasan. Pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin sehingga ruang publik terus mendapatkan informasi mengenai kebijakan, program, dan hasil pembangunan.

“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” ujarnya.

Qodari juga menilai komunikasi pemerintah perlu menampilkan dampak nyata program melalui pengalaman masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya disampaikan dalam bentuk kebijakan atau angka, tetapi juga melalui kisah warga yang menerima manfaatnya.

“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” katanya.

Humas Harus Mendengar Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan bahwa komunikasi pemerintah seharusnya tidak berjalan satu arah. Selain menyampaikan kebijakan, jajaran humas perlu aktif memantau percakapan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” ujar Bima.

Ia juga mendorong jajaran humas untuk memperbanyak penyebaran informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut penting agar ruang digital tidak hanya diisi dengan respons terhadap isu negatif, hoaks, maupun disinformasi.

Penguatan koordinasi kehumasan selanjutnya akan dilakukan melalui sinkronisasi berbagai kegiatan komunikasi pemerintah. Langkah ini diharapkan membuat penyampaian informasi lebih terarah dan respons pemerintah terhadap dinamika publik menjadi lebih cepat.

Dengan penguatan jaringan tersebut, pemerintah menargetkan sistem komunikasi yang tidak hanya mampu menyampaikan kebijakan secara cepat, tetapi juga mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat diterima secara luas di seluruh Indonesia.