Pemerintah Ingatkan Bahaya Ilusi Algoritma di Tengah Aksi Demonstrasi

Ayopangkep.id — Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, khususnya selama berlangsungnya aksi demonstrasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, publik diminta mewaspadai fenomena ilusi algoritma yang dapat membentuk persepsi keliru mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keselamatan bersama, serta kualitas ruang digital.

“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/06/2026).

Ia menilai penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima publik. Karena itu, masyarakat diimbau menghindari tindakan yang mengarah pada kekerasan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, maupun bentuk provokasi lainnya.

“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Selain situasi di lapangan, Meutya juga menyoroti pengaruh algoritma media sosial terhadap cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Menurutnya, algoritma bekerja berdasarkan pola interaksi, minat, dan emosi pengguna sehingga konten yang muncul di linimasa tidak selalu merepresentasikan kondisi secara utuh.

“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tanpa kemampuan memverifikasi informasi, masyarakat berisiko terjebak dalam echo chamber atau ruang gema, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang memperkuat pandangan tertentu dan mengabaikan fakta yang lebih luas.

Bijak Bermedia Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengajak masyarakat menggunakan media sosial secara lebih bijak selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan, serta tidak ikut memperluas provokasi di ruang digital.

Ia juga mengingatkan bahwa pada saat terjadi peristiwa yang menjadi perhatian publik, media sosial kerap dipenuhi hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi yang kehilangan konteks.

“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan ruang demokrasi secara sehat dengan mengedepankan sikap kritis, damai, dan bertanggung jawab, baik dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik maupun saat berinteraksi di ruang digital.