Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Purbaya Bantah Laporan Tempo, SAL Disebut Masih Rp420 Triliun

Purbaya Bantah Laporan Tempo, SAL Disebut Masih Rp420 Triliun

  • account_circle Rivai

Ayopangkep.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi artikel Tempo edisi 26 April 2026 berjudul “Stimulus Hampa Dana Sisa Anggaran Lebih” yang menyoroti saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp120 triliun di bank sentral.

Purbaya membantah angka tersebut dan menyatakan bahwa total SAL saat ini masih mencapai Rp420 triliun. Ia menilai pemberitaan Tempo keliru dan menunjukkan kurangnya pemahaman soal kebijakan moneter. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada 27 April 2026.

Menurutnya, pemerintah memang telah memindahkan sekitar Rp300 triliun dana SAL dari Bank Indonesia ke perbankan dalam bentuk deposito. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk belanja negara, sehingga secara keseluruhan SAL tetap utuh. Ia pun menegaskan bahwa perhitungan Tempo tidak tepat.

Purbaya juga menyarankan agar media lebih memahami isu sebelum mempublikasikan berita yang dinilainya bernada negatif. Meski demikian, ia tidak berencana membawa persoalan ini ke Dewan Pers.

Dalam artikel yang sama, Tempo melaporkan bahwa pemindahan dana SAL telah dilakukan beberapa kali: Rp200 triliun pada September 2025, Rp76 triliun pada November 2025, dan Rp100 triliun pada Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan.

Namun, pada akhir Desember 2025, pemerintah menarik kembali Rp75 triliun untuk kebutuhan belanja kementerian dan lembaga. Purbaya mengakui bahwa dampak kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sesuai harapan.

Secara keseluruhan, dari total Rp450 triliun SAL, sekitar Rp300 triliun telah ditempatkan di perbankan dalam bentuk deposito on call. Hal ini membuat kas pemerintah yang tersimpan di bank sentral tersisa sekitar Rp120 triliun.

SAL sendiri merupakan akumulasi sisa anggaran negara yang disiapkan sebagai dana darurat, dan biasanya digunakan sebagai opsi pembiayaan terakhir setelah alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

  • Penulis: Rivai
  • Editor: Syam Rivai

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunker di Pangkep, Tamsil Linrung Dorong Pengembangan Perikanan dan Kampung Nelayan

    Kunker di Pangkep, Tamsil Linrung Dorong Pengembangan Perikanan dan Kampung Nelayan

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pangkep untuk menyerap aspirasi terkait pengembangan sektor perikanan, Rabu (29/4/2026). Kunjungan dilaksanakan di Kantor Dinas  Perikanan Kabupaten Pangkep dan disambut oleh Asisten II Setda Pangkep Asrul Asikin, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep Muh. Arsyad Djamal, serta jajaran dinas. Dalam pertemuan ini, […]

  • Pemkab Pangkep Dorong Persaingan Usaha Sehat Demi Efisiensi Keuangan Daerah

    Pemkab Pangkep Dorong Persaingan Usaha Sehat Demi Efisiensi Keuangan Daerah

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Pangkep — Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar sosialisasi persaingan usaha yang sehat sebagai upaya mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi ini digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Kamis (16/4/2026). Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU RI), Plt kepala KPPU Makassar/Penyelidik Utama Madya Hasilon Pasaribu, dihadiri Wakil Bupati […]

  • Menkomdigi Siapkan 386 Posko Digital dan Portal Terpadu Nasional Khusus Mudik

    Menkomdigi Siapkan 386 Posko Digital dan Portal Terpadu Nasional Khusus Mudik

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta — Pemerintah menyiapkan sistem pengamanan digital nasional guna memastikan arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026 berlangsung aman, lancar, dan minim gangguan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengerahkan ratusan posko digital serta sistem pemantauan terpadu untuk menjaga stabilitas jaringan, keselamatan transportasi, hingga keamanan transaksi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa jaringan […]

  • Kepala Kantor Pertanahan Pangkep Lantik Satgas PTSL 2026, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

    Kepala Kantor Pertanahan Pangkep Lantik Satgas PTSL 2026, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Pangkep – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bambang Iriyanto, melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah Satuan Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan dihadiri jajaran pegawai serta pihak terkait. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini menjadi bagian penting dalam […]

  • Bisakah Label Harga di Menu MBG Mencegah Korupsi!!!?

    Bisakah Label Harga di Menu MBG Mencegah Korupsi!!!?

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangke.id — Penerapan label harga pada menu program Makanan Bergizi (MBG) dinilai berpotensi menjadi salah satu langkah pencegahan praktik korupsi, khususnya dalam pengadaan dan distribusi makanan kepada masyarakat. Sejumlah pengamat menilai, transparansi harga yang tercantum pada setiap menu dapat membuka ruang pengawasan publik. Dengan adanya informasi harga yang jelas, masyarakat dapat mengetahui apakah biaya yang […]

  • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu, Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Utama Kementerian ATR/BPN

    Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pantura Jawa Terpadu, Wamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Utama Kementerian ATR/BPN

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah. “Ada tiga hal dukungan kami […]

expand_less