Komdigi Beri Tenggat 25 PSE untuk Segera Daftar, Terancam Sanksi hingga Pemblokiran

Ayopangkep.id, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat segera memenuhi kewajiban pendaftaran. Batas waktu yang diberikan pemerintah jatuh pada 22 September 2026.

Pemberitahuan tersebut disampaikan Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi pada 16 September 2026.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengatakan pendaftaran PSE merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Teguh di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurut dia, pemberitahuan tersebut bertujuan memastikan layanan elektronik yang beroperasi di Indonesia memenuhi ketentuan hukum dan tata kelola ruang digital.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Aturan tersebut mewajibkan PSE, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektroniknya apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan.

25 PSE yang Diminta Segera Mendaftar

Dari 25 PSE yang menerima surat pemberitahuan, sebanyak 23 merupakan PSE domestik dan dua PSE asing. Mereka bergerak di berbagai sektor, mulai dari transportasi, penerbangan, pelayaran, perdagangan elektronik, properti hingga layanan profesional.

Berikut daftar PSE yang mendapat pemberitahuan dari Komdigi:

Bisa Dikenai Sanksi hingga Pemblokiran

Komdigi mengingatkan PSE yang telah menerima surat pemberitahuan agar segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan.

Teguh menegaskan, PSE yang tidak memenuhi kewajiban hingga tenggat waktu dapat dikenai tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan (access blocking),” tegasnya.

Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat lain yang memenuhi kriteria wajib daftar agar segera melakukan pendaftaran. Pemerintah menyebut pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola sistem elektronik yang tertib, aman, dan akuntabel.

Komdigi Buka Kanal Pengaduan

Bagi PSE yang mengalami kendala teknis dalam proses pendaftaran, Komdigi membuka ruang koordinasi. PSE yang telah menerima pemberitahuan tetap diminta menyampaikan tanggapan resmi dengan menjelaskan kendala yang dihadapi dan melampirkan bukti pendukung, seperti tangkapan layar.

Pengaduan dapat dikirim melalui email aduanpseprivat@komdigi.go.id.

Panduan pendaftaran PSE Lingkup Privat juga tersedia melalui situs resmi Komdigi.

Untuk layanan bantuan, Helpdesk PSE Lingkup Privat beroperasi pada Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB, kecuali hari libur nasional. Layanan tersedia melalui WhatsApp +62 815-1945-6822, email layanan.pseprivat@mail.komdigi.go.id, Zoom, maupun layanan tatap muka di Ruang Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Privat, Lantai 18 Gedung Midpoint Place, Jakarta Pusat.

Komdigi menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PSE Lingkup Privat sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang digital Indonesia yang tertib, aman, dan terpercaya.