KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp3,6 Miliar untuk Dukung Hilirisasi Kelapa di Indragiri Hilir

Ayopangkep.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat optimalisasi pengelolaan aset negara melalui penyerahan hibah barang rampasan senilai Rp3,6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir, Rabu (6/5). Penyerahan ini menjadi wujud nyata pemanfaatan hasil sitaan perkara korupsi untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan dan hilirisasi industri kelapa.

Selain mendukung pembangunan, langkah tersebut juga mencerminkan efisiensi birokrasi. Jika sebelumnya proses hibah aset negara dapat berlangsung hingga dua tahun, kali ini KPK berhasil menuntaskannya hanya dalam waktu empat bulan sejak Januari 2026. Dengan percepatan ini, aset hasil rampasan negara dapat segera dimanfaatkan dan tidak menjadi aset terbengkalai setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menyebut proses hibah kali ini termasuk yang tercepat. “Sejak Januari hingga April, persetujuan Menteri Keuangan sudah terbit. Ini salah satu proses tercepat,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK telah menyetujui permohonan hibah yang diajukan Pemkab Indragiri Hilir. Aset yang dihibahkan terdiri dari 13 bidang tanah dengan total nilai Rp3.661.925.000. Rinciannya, satu bidang tanah seluas 553 meter persegi senilai Rp16.334.000 dan 12 bidang tanah lainnya dengan total luas 34.437 meter persegi senilai Rp3.645.591.000.

Pemkab Indragiri Hilir berencana memanfaatkan aset tersebut untuk mendukung berbagai program strategis daerah, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengembangan hilirisasi kelapa sebagai komoditas unggulan, penyediaan fasilitas umum, hingga kebutuhan pembangunan lainnya.

Seluruh aset tersebut berasal dari barang rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama M. Nasir, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis periode 2013–2015. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terpidana diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp6,9 miliar. Karena kewajiban itu tidak dipenuhi, jaksa eksekusi KPK menyita sejumlah aset sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Mungki menegaskan, KPK juga akan terus memantau pemanfaatan aset hibah tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Monitoring dilakukan untuk memastikan aset telah resmi dibaliknamakan menjadi milik pemerintah daerah dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. “Kami berharap barang yang diserahterimakan hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami juga akan memantau agar penggunaannya sesuai tujuan,” kata Mungki.

Ia juga menyampaikan arahan pimpinan KPK agar setiap aset hibah dipasangi plang atau papan informasi yang menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hasil rampasan kasus korupsi. Langkah ini dimaksudkan sebagai sarana edukasi publik sekaligus efek jera bahwa hasil tindak pidana korupsi pada akhirnya akan dirampas kembali oleh negara.

“Tujuannya sebagai efek pencegahan. Agar masyarakat memahami bahwa hasil korupsi pasti akan dikejar dan dirampas kembali oleh negara,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Indragiri Hilir Herman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPK kepada pemerintah daerahnya. Ia memastikan aset hibah tersebut akan dikelola secara optimal dan sesuai peruntukannya.

“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menerima hibah ini,” ucap Herman.

Ia menambahkan, Pemkab Indragiri Hilir segera menuntaskan proses administrasi balik nama aset dan memasang plang informasi sebagaimana instruksi KPK. Menurutnya, keberadaan aset tersebut bukan hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai konsekuensi serius dari tindak pidana korupsi.

“Kami merasa wajib memasang plang tersebut, karena ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa aset hasil korupsi bisa ditelusuri dan dirampas,” katanya.

Sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa terbesar di Indonesia, Kabupaten Indragiri Hilir dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan industri hilir berbasis kelapa. Dengan tambahan aset tersebut, ruang gerak pembangunan daerah diharapkan semakin luas dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Prosesi hibah ditandai dengan penandatanganan dokumen penyerahan barang rampasan negara dan perjanjian hibah antara KPK dan Pemkab Indragiri Hilir, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen secara simbolis sebagai tanda resmi berpindahnya pengelolaan aset.

Melalui mekanisme hibah ini, KPK memastikan barang rampasan negara dapat kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap aset yang berhasil diselamatkan dari tindak pidana korupsi akan dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.