KPK–Kemensos Sinergi Awasi Anggaran Sekolah Rakyat

Ayopangkep.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan guna memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan. Upaya ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Pertemuan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendampingan sejak tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan agar program pemerintah berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Tujuan program ini sangat baik. Namun, setiap proses pengadaan harus dilandasi pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” ujarnya.

Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian terhadap sejumlah program Kemensos sejak April 2026. Kajian tersebut bertujuan mendeteksi potensi risiko korupsi sejak tahap awal, termasuk menelusuri serta mengklarifikasi informasi mengenai harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Ia menegaskan komitmen Kemensos untuk menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah melalui pengawasan dan pendampingan dari KPK.

“Kami berkomitmen sejak awal agar program-program strategis ini tidak tercoreng praktik korupsi,” kata Saifullah.

KPK menilai pendekatan pencegahan melalui pengawasan sejak tahap awal menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas belanja negara. Tidak hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan barang yang diterima masyarakat memenuhi spesifikasi, berkualitas, dan tepat sasaran.

Meski demikian, Saifullah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses PBJ di lingkungan Kemensos. Karena itu, ia mendorong adanya dukungan dan pengawasan dari kementerian maupun lembaga yang memiliki standar integritas kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak turut menyoroti kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat. Menurut KPK, kualitas barang harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah direncanakan.

“Kualitas barang yang diterima siswa harus diawasi dan sesuai dengan anggaran yang diajukan,” ujar Ibnu.

Ke depan, KPK membuka ruang sinergi lanjutan dengan Kemensos, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), pengawasan, dan integritas dalam pelaksanaan program-program sosial pemerintah. KPK memandang kolaborasi lintas lembaga sebagai kunci agar program strategis nasional dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui pengawasan dan evaluasi bersama tersebut, KPK menegaskan bahwa fungsi pencegahan merupakan instrumen utama untuk menyelamatkan anggaran negara sebelum kerugian terjadi, sekaligus memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi secara transparan dan bertanggung jawab.