Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tawarkan Sembilan Program Kerja Sama dengan KPK, Sahli ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Pemerintah Daerah Se-Sulut
- 0Komentar
Ayopangkep.id, Manado – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang. Transformasi dibawa melalui sembilan program kerja sama yang dilakukan melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi […]
Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Lokasi Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
- 0Komentar
Ayopangkep.id, Manado – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda), program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan. “Karena menjadi bagian dari piloting kerja sama […]
KPK–Kemensos Sinergi Awasi Anggaran Sekolah Rakyat
- 0Komentar
Ayopangkep.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan guna memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan. Upaya ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara KPK dan Kemensos di […]
Masih Ada Hakim Tersandung Korupsi, KPK dan MA Perkuat Pembinaan
- 0Komentar
Ayopangkep.id – Upaya memperkuat integritas peradilan terus didorong melalui kolaborasi strategis antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA). Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peningkatan kompetensi aparatur pengadilan—khususnya hakim dan panitera—melalui program pendidikan dan pelatihan antikorupsi. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat […]
