BIN, Komdigi, dan BSSN Perkuat Sinergi Amankan Ekosistem Digital Nasional

Ayopangkep.id – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan ekosistem digital nasional.

Konsolidasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026). Pertemuan ini menjadi yang pertama kali digelar di luar Kantor BIN dengan Kemkomdigi sebagai tuan rumah.

Rapat dipimpin M. Herindra selaku Kepala Kominpus dan dihadiri Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi. Sejumlah pimpinan dan perwakilan dari unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait turut hadir, termasuk Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi perkembangan ancaman di ruang digital. Menurutnya, transformasi teknologi telah menjadikan ruang digital sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional.

“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya.

Ia mengatakan, pengamanan ruang digital tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh satu kementerian atau lembaga. Pertukaran informasi, koordinasi, serta langkah antisipatif yang terintegrasi diperlukan agar potensi ancaman dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.

Salah satu isu yang dibahas dalam rapat adalah percepatan penanganan konten negatif, mulai dari konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, hingga disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).

Meutya menyebut penanganan konten tersebut membutuhkan sinergi antarlembaga agar informasi yang diperoleh dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” katanya.

Menurut Meutya, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber juga memiliki peran penting dalam membaca potensi ancaman secara lebih dini. Koordinasi antarlembaga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan respons yang cepat dan terukur.

Ia menambahkan, penguatan keamanan digital harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” ujar Meutya.

Rapat Kominpus tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan digital nasional melalui koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap berbagai risiko di ruang digital dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.