Nezar Patria: Humas Harus Jadi Penjernih Informasi di Tengah Banjir Disinformasi

Ayopangkep.id — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan peran humas semakin strategis di tengah derasnya arus disinformasi, misinformasi, serta pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang mengubah lanskap komunikasi global.

Menurut Nezar, humas tidak lagi sekadar bertugas menyampaikan informasi, tetapi harus menjadi clearing house of information yang mampu menjaga kredibilitas informasi dan kepercayaan publik.

“Peran humas menjadi sangat penting ketika noise dalam lanskap komunikasi semakin besar. Disinformasi, misinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian hadir begitu deras melalui perangkat digital yang setiap hari kita gunakan. Karena itu, humas harus mampu menjadi clearing house of information yang memastikan publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya,” ujar Nezar saat membuka Kick Off Konvensi Humas Indonesia 2026 di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026).

Ia mengatakan dunia kini memasuki era post-truth, ketika batas antara fakta dan fiksi semakin kabur, sementara opini publik lebih mudah dipengaruhi sentimen dibandingkan fakta. Kondisi tersebut diperkuat oleh dominasi platform digital yang menjadikan telepon pintar sebagai sumber utama masyarakat memperoleh informasi.

Nezar mengutip kajian World Economic Forum yang menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu risiko global paling berbahaya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi isu komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ancaman global.

“Disinformasi bukan lagi persoalan komunikasi semata, tetapi sudah menjadi ancaman global. Karena itu, organisasi profesi seperti PERHUMAS memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun ekosistem informasi yang kredibel dan meningkatkan kualitas komunikasi publik,” katanya.

Di sisi lain, Nezar menilai AI membuka peluang besar bagi profesi humas untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Berdasarkan studi One Asia Communications 2025, pemanfaatan AI oleh praktisi humas di berbagai negara Asia terus meningkat, mulai dari analisis sentimen publik secara real time, menjaga konsistensi pesan, hingga memperkuat kualitas storytelling.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI harus tetap dibarengi tata kelola yang baik dan berlandaskan etika. Menurutnya, teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan kepercayaan publik dibangun melalui integritas, empati, dan ketulusan.

“Teknologi dapat membantu menghasilkan konten dengan cepat, tetapi kepercayaan publik dibangun oleh integritas, empati, dan ketulusan. Sampai hari ini, AI masih belum mampu menghadirkan sincerity atau ketulusan yang menjadi unsur penting dalam komunikasi manusia,” ujarnya.

Nezar juga menyoroti perkembangan agentic AI yang mulai mampu menjalankan berbagai fungsi kehumasan, mulai dari membaca data, menyusun strategi komunikasi, hingga membangun narasi secara otomatis selama 24 jam. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi tantangan bagi insan humas untuk terus meningkatkan kompetensi agar tidak tergeser oleh otomatisasi.

Karena itu, ia mendorong praktisi humas menguasai teknologi AI sekaligus memperkuat kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, memahami konteks sosial, dan menjaga etika komunikasi yang tidak dapat sepenuhnya digantikan mesin.

Ia menambahkan, pemerintah di berbagai negara masih terus mencari formulasi terbaik dalam mengatur perkembangan AI. Saat ini berkembang dua pendekatan utama, yakni regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi serta pengaturan berbasis prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan non-diskriminasi.

“Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Karena itu, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan antara regulasi yang adaptif dengan prinsip-prinsip etika yang kuat agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik,” katanya.

Nezar menilai perkembangan AI juga berkaitan erat dengan dinamika geopolitik global. Persaingan penguasaan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, menjadikan teknologi bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga instrumen politik dan strategi nasional.

Dalam konteks tersebut, ia berharap Konvensi Humas Indonesia 2026 menjadi momentum untuk merumuskan strategi kehumasan yang adaptif terhadap perkembangan AI sekaligus memperkuat etika profesi.

“Saya berharap Konvensi Humas Indonesia menjadi ruang untuk menjawab tantangan AI, memperkuat tata kelola teknologi dalam profesi humas, mengembangkan strategi Generative Engine Optimization (GEO), serta membangun narasi yang konstruktif agar Indonesia terus berbicara baik kepada dunia,” pungkasnya.