Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Pemerintah Resmi Blokir Polymarket, Tegaskan Larangan Judi Online Berbasis Kripto

Pemerintah Resmi Blokir Polymarket, Tegaskan Larangan Judi Online Berbasis Kripto

  • account_circle Rivai

Ayopangkep.id — Kementerian Komunikasi dan Digital resmi memblokir akses ke situs www.polymarket.com. Selain itu, tim pengawasan juga sedang menelusuri akun-akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket untuk dilakukan pembatasan hingga pemblokiran akses di berbagai platform digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa platform prediction market yang memungkinkan pengguna memasang taruhan berbasis uang atas suatu peristiwa tetap dikategorikan sebagai judi online, meskipun menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto.

“Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia. Aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Alex di Jakarta Pusat, Jumat (22/05/2026).

Sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna ruang digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil langkah pemblokiran terhadap Polymarket serta layanan serupa yang terindikasi memfasilitasi praktik perjudian online.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan sejumlah negara lain. Beberapa negara seperti Singapura, Brasil, dan India telah lebih dulu memblokir Polymarket. Sementara itu, Taiwan, Thailand, China, dan Jepang juga menerapkan pembatasan akses sesuai regulasi nasional masing-masing.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengimbau masyarakat agar tidak mengakses maupun terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital, termasuk yang menggunakan aset kripto, karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan ruang digital dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait guna menjaga ekosistem digital nasional tetap aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat.

  • Penulis: Rivai
  • Editor: Syam Rivai
  • Sumber: Kemkomdigi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Warning Praktik Titipan dan Pungli dalam SPMB

    KPK Warning Praktik Titipan dan Pungli dalam SPMB

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id — Masa penerimaan murid baru selalu menjadi periode yang penuh harapan bagi para orang tua. Di saat yang sama, proses ini juga sering menimbulkan kekhawatiran karena tingginya persaingan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dalam kondisi tersebut, integritas menjadi faktor penting agar setiap anak memperoleh kesempatan yang adil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa […]

  • 50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh

    50% Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertipikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertipikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (10/05/2026). Penyerahan sertipikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertipikat. “Patut […]

  • BPJS Ketenagakerjaan Pangkep Serahkan Santunan JKM

    BPJS Ketenagakerjaan Pangkep Serahkan Santunan JKM

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    AYOPANGKEP.ID, PANGKEP — BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkep menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada enam ahli waris peserta yang berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Pangkep. Penyerahan santunan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Selasa (30/6/2026). Enam penerima santunan merupakan ahli waris dari pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni pekerja keagamaan Desa Malaka, […]

  • Satu Narasi Bangun Negeri, Menkomdigi Minta Humas Kementerian Hingga Daerah Kompak

    Satu Narasi Bangun Negeri, Menkomdigi Minta Humas Kementerian Hingga Daerah Kompak

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik merupakan kunci utama dalam membendung sebaran disinformasi di ruang digital. Menurutnya, di tengah arus informasi yang masif, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat dalam menyampaikan narasi resmi kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Menkomdigi dalam Forum Government Public Relations […]

  • Jalin Komitmen Bersama KPK dan Pemda se-Sultra, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN: untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

    Jalin Komitmen Bersama KPK dan Pemda se-Sultra, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN: untuk Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Kendari – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra). Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan komitmen tersebut guna meningkatkan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program kerja sama. “Komitmen ini […]

  • Pangkep Matangkan Ranperda Pilkades, Atur Mekanisme Calon Tunggal dan Pilkades Antarwaktu

    Pangkep Matangkan Ranperda Pilkades, Atur Mekanisme Calon Tunggal dan Pilkades Antarwaktu

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pangkep menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Pangkep, Senin (20/7/2026). FGD dihadiri Kepala Dinas PMD Kabupaten Pangkep Zulfadli, unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, pimpinan OPD, Guru Besar Fakultas Hukum […]

expand_less