Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Anggaran Zoom Rp 5,7 Miliar BGN Disorot, Dinilai Tak Sejalan Harga Pasar

Anggaran Zoom Rp 5,7 Miliar BGN Disorot, Dinilai Tak Sejalan Harga Pasar

  • account_circle Rivai

Ayopangkep.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5,7 miliar untuk berlangganan lisensi Zoom Meeting selama periode April hingga Desember 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut anggaran tersebut dibutuhkan untuk menunjang koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, program MBG memerlukan komunikasi intensif, mulai dari penyampaian arahan teknis yang seragam hingga edukasi bagi pelaksana di pusat dan daerah. Layanan konferensi video ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi BGN, dengan kapasitas 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi.

Seluruh jajaran BGN memanfaatkan fasilitas ini, dari pimpinan tinggi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Dadan menegaskan bahwa efektivitas koordinasi—melalui rapat, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, hingga evaluasi—menjadi faktor penting keberhasilan program MBG. Karena itu, anggaran tersebut dinilai sepadan untuk mendukung operasional selama sembilan bulan.

Ia juga menekankan bahwa kapasitas besar platform digital diperlukan agar arahan dari pusat dapat diterima secara seragam oleh pelaksana di berbagai wilayah. Program MBG sendiri merupakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan melibatkan banyak pihak lintas sektor.

Namun, pengadaan ini menuai sorotan publik setelah dibahas oleh akun Instagram @voxarea. Berdasarkan penelusuran di Inaproc—portal pengadaan nasional yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tercatat pagu anggaran mencapai sekitar Rp 5,79 miliar.

Kritik muncul karena nilai tersebut dianggap jauh di atas harga resmi layanan Zoom yang tercantum di laman resminya. Sebagai perbandingan, lisensi kategori Pro dibanderol sekitar Rp 226 ribu per bulan untuk kapasitas 100 peserta, sementara kategori Bisnis sekitar Rp 249 ribu per bulan untuk 300 peserta. Adapun harga kategori Enterprise tidak dipublikasikan secara terbuka.

  • Penulis: Rivai
  • Editor: Syam Rivai

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lindungi Anak di Ruang Digital, Pemerintah Tunda Akses Platform Berisiko hingga Usia 16 Tahun

    Lindungi Anak di Ruang Digital, Pemerintah Tunda Akses Platform Berisiko hingga Usia 16 Tahun

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak di ruang digital bukan untuk melarang anak mengakses internet, tetapi menunda penggunaan platform digital yang berisiko tinggi hingga usia yang dianggap lebih aman. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah […]

  • Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi

    Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Jakarta – Pemerintah akan menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi di Indonesia. Penetapan LSD ini mengubah kebijakan perubahan alih fungsi lahan sawah yang dulunya dipegang pemerintah daerah (Pemda) menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertanahan Nasional. Rencana tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Tim […]

  • UPP Maccini Baji Terbitkan 120 E-Pas Kecil Gratis untuk Nelayan Pulau Balang Lompo

    UPP Maccini Baji Terbitkan 120 E-Pas Kecil Gratis untuk Nelayan Pulau Balang Lompo

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    AYOPANGKEP.ID, PANGKEP – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Maccini Baji menggelar Sosialisasi Keselamatan Pelayaran yang dirangkaikan dengan penyerahan E-Pas Kecil atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal kepada nelayan dan masyarakat Pulau Balang Lompo, Rabu (17/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula pelabuhan Pulau Balang Lompo itu diikuti para pemilik kapal berukuran 1 hingga 6 Gross Ton […]

  • Pangkep Jadi Pilot Project Nasional Pengembangan Ekosistem Rumput Laut Berbasis Inovasi

    Pangkep Jadi Pilot Project Nasional Pengembangan Ekosistem Rumput Laut Berbasis Inovasi

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dipilih menjadi lokasi percontohan (pilot project) nasional untuk pengembangan ekosistem rumput laut berbasis inovasi. Langkah strategis ini diawali dengan gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Lantai 3 Kantor Daerah Pangkep, Rabu (6/5/2026). Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Bappenas RI, Ika Retna Wulandary, menjelaskan bahwa pemilihan Pangkep […]

  • Belajar Budaya dan Bisnis, Siswa MAS DDI Baru-Baru Tangga Buat 13 Jenis Kue Tradisional

    Belajar Budaya dan Bisnis, Siswa MAS DDI Baru-Baru Tangga Buat 13 Jenis Kue Tradisional

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Madrasah Aliyah Swasta (MAS) DDI Baru-Baru Tangga menggelar kegiatan kokurikuler Kurikulum Berbasis Cinta bertema kewirausahaan membuat kue tradisional, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk belajar melestarikan kuliner tradisional sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Para siswa terlibat langsung membuat hingga memasarkan berbagai jenis kue tradisional khas daerah. Sebanyak […]

  • Presiden Serahkan 21 Calon Anggota KIP Periode 2026–2030 ke DPR

    Presiden Serahkan 21 Calon Anggota KIP Periode 2026–2030 ke DPR

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan 21 nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 kepada DPR RI. Penyerahan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan keanggotaan KIP yang memiliki mandat mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, […]

expand_less