Krisis Pangan Mengintai, Indonesia Optimistis Jadi Lumbung Pangan Dunia

Ayopangkep.id, Jakarta – Di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi global, isu pangan kembali menjadi sorotan utama dunia. Lembaga kemanusiaan internasional memperingatkan bahwa situasi saat ini berpotensi berkembang menjadi krisis yang lebih luas jika tidak diantisipasi sejak dini.

Laporan terbaru World Food Programme (WFP) menyebutkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut hingga mencapai rekor baru pada 2026. Jika konflik berkepanjangan disertai tingginya harga energi, sekitar 45 juta orang tambahan berisiko masuk dalam kategori rawan pangan akut. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan kini bukan sekadar isu sektoral, melainkan penentu stabilitas ekonomi dan sosial global.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai bahwa ancaman krisis pangan global memang nyata dan harus direspons dengan penguatan kemandirian setiap negara.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Mentan Amran, Minggu (22/03/2026).

Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta kenaikan biaya logistik dapat memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022. Dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah konflik, tetapi menjalar melalui rantai pasok global, terutama bagi negara yang masih bergantung pada impor pangan.

“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” katanya.

Di tengah tekanan global tersebut, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih kuat, modern, dan berkelanjutan, dengan target swasembada sekaligus menjadi lumbung pangan dunia.

“Kita harus optimis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, lumbung pangan dunia juga bukan hal yang mustahil,” tegasnya.

Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui kombinasi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.

“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru. Produksi harus naik secara signifikan,” ujarnya.

Menurutnya, dua pilar utama swasembada berkelanjutan adalah deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern. Kedua langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah dinamika global.

“Langkah kami ada dua, deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern kita masifkan,” katanya.

Pemerintah telah melakukan reformasi besar di sektor pertanian, termasuk menerbitkan 13 Peraturan Presiden serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat. Kebijakan ini memangkas birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.

Reformasi juga menyentuh tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya berbelit kini dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat tanpa tambahan anggaran negara.

“Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Di sisi lain, modernisasi pertanian mendorong efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua hingga tiga kali setahun. Efisiensi ini turut menekan biaya produksi hingga 50 persen.

“Modernisasi membuat biaya turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera,” kata Amran.

Peningkatan kesejahteraan petani tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.

Produksi beras nasional tercatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah telah melampaui 4 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat.

“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan kita berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru, termasuk revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern.

“Kita sedang menyiapkan lumbung pangan baru untuk memastikan produksi terus meningkat,” jelasnya.

Melalui kombinasi kebijakan deregulasi, modernisasi, ekspansi lahan, serta penguatan harga bagi petani, sektor pangan diposisikan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Di tengah ancaman krisis global, Indonesia justru memperkuat kapasitas produksi dan cadangan pangannya.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk mandiri dan menjadi lumbung pangan dunia,” tutupnya.