Mafia Pangan Disebut Terhubung dengan Kepentingan Politik dan Ekonomi Besar

Ayopangkep.id, Surabaya — Said Didu mengungkap dugaan praktik mafia pangan yang selama bertahun-tahun bermain melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan distribusi pangan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Andi Amran Sulaiman di Gudang Bulog Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/05/2026).

Menurut Said Didu, kondisi pangan nasional yang kini lebih stabil tidak terlepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan praktik mafia pangan yang selama ini dinilai mengganggu upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

Ia menilai perdebatan publik selama ini terlalu banyak terfokus pada istilah seperti “swasembada pangan” atau “swasembada beras”, sementara substansi utama yang dirasakan masyarakat justru ketersediaan pangan dan harga yang terjangkau.

“Yang paling penting sekarang masyarakat merasakan beras tersedia dan harga lebih terjangkau,” ujarnya.

Said Didu juga menilai pendekatan pemerintah saat ini sudah tepat karena mendorong petani meningkatkan produksi melalui jaminan pendapatan dan ketersediaan sarana produksi.

“Kalau petani diberikan kepastian pendapatan dan dukungan sarana produksi, mereka pasti berani meningkatkan produksi,” katanya.

Ia menegaskan sektor pertanian memiliki nilai tambah ekonomi yang sangat besar, namun selama ini kerap dipandang sebelah mata akibat cara penghitungan statistik yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi sektor pertanian hingga ke hilirisasi.

Menurutnya, hasil turunan pertanian seperti minyak sawit mentah (CPO) maupun produk pangan olahan sering tidak lagi dihitung sebagai bagian dari sektor pertanian, padahal berasal dari aktivitas petani.

Said Didu bahkan menyebut petani sebagai investor terbesar di Indonesia karena mereka setiap hari mempertaruhkan modal dan tenaga untuk menjaga produksi pangan nasional.

“Investor terbesar di Indonesia sebenarnya adalah petani,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa stabilitas pangan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik nasional. Menurutnya, gangguan pangan dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menciptakan tekanan terhadap pemerintah.

Said Didu menilai ruang gerak mafia pangan saat ini mulai menyempit karena kondisi pangan nasional kini lebih berbasis fakta lapangan dibanding sekadar permainan data.

Ia juga menyoroti besarnya potensi keuntungan dalam bisnis impor pangan, termasuk gula, yang nilainya dapat mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.

Menurutnya, praktik mafia pangan selama ini berlangsung melalui pengaturan kuota impor yang telah terorganisir. Ia mengungkapkan kapal pengangkut barang impor bahkan sudah tersedia sebelum kuota resmi diterbitkan.

“Artinya sistemnya sudah diatur sejak awal dan pasokan dikuasai kelompok tertentu,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Said Didu, membuat pelaku lain kesulitan memperoleh pasokan pangan karena distribusi barang sudah lebih dahulu dikendalikan kelompok tertentu.

Karena itu, ia meminta pemerintah terus konsisten melakukan pembenahan tata kelola pangan nasional agar Indonesia terbebas dari praktik mafia pangan yang dinilai berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik.

“Kita harus terus membenahi tata kelola pangan agar negara ini benar-benar lepas dari mafia pangan,” pungkasnya.