Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Percepat Program Perumahan Rakyat, Target 400 Ribu Rumah Direhab

Prabowo Percepat Program Perumahan Rakyat, Target 400 Ribu Rumah Direhab

  • account_circle Rivai

Ayopangkep.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/04/2026), yang membahas percepatan program perumahan rakyat secara nasional. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses hunian layak melalui sejumlah langkah strategis, termasuk peningkatan program bedah rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana renovasi rumah rakyat bersama Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.

Menurut Maruarar, program bedah rumah tahun ini akan meningkat signifikan dengan target mencapai 400 ribu unit di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ia menilai program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian secara lebih merata.

Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan negara, khususnya di kawasan strategis perkotaan, untuk pembangunan rumah susun. Lahan milik BUMN, termasuk sektor perkeretaapian, akan diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, baik bagi kelompok berpenghasilan rendah maupun menengah.

Selain Jakarta, pemerintah juga menyiapkan pengembangan serupa di sejumlah daerah, termasuk Bandung. Sejumlah lahan potensial telah diidentifikasi untuk mendukung pembangunan tersebut.

Di kawasan Senen, Jakarta, pembangunan sekitar 300 unit rumah telah dimulai dan ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga tengah menyiapkan pembangunan tambahan sebanyak 500 unit rumah.

Lebih lanjut, Presiden turut mengarahkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, untuk mempercepat penyediaan lahan. Pembiayaan dan pembangunan nantinya akan didukung melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan Danantara, guna memastikan program berjalan secara masif dan terintegrasi.

  • Penulis: Rivai
  • Editor: Syam Rifai

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RUU Pengaturan Reforma Agraria Disetujui Jadi Undang-Undang, Pemerintah Upayakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

    RUU Pengaturan Reforma Agraria Disetujui Jadi Undang-Undang, Pemerintah Upayakan Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    AYOPANGKEP.ID, ​Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (22/09/2026). “RUU (Pengaturan Reforma Agraria) ini diharapkan dapat […]

  • Internet Masuk Pulau Terdepan, Pemerintah Distribusikan Starlink dan HP di Miangas

    Internet Masuk Pulau Terdepan, Pemerintah Distribusikan Starlink dan HP di Miangas

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id – Presiden Prabowo Subianto tiba di Pulau Miangas, wilayah paling utara Indonesia, untuk memastikan penguatan konektivitas digital di kawasan terdepan. Dalam kunjungannya, Presiden meninjau langsung kesiapan layanan internet dan distribusi perangkat digital bagi masyarakat setempat. Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan infrastruktur komunikasi yang memadai di pulau-pulau terluar agar masyarakat dapat menikmati akses digital tanpa hambatan. […]

  • Pangkep Cari Duta Anak Terbaik, Cetak Pelopor dan Pelapor Perlindungan Anak

    Pangkep Cari Duta Anak Terbaik, Cetak Pelopor dan Pelapor Perlindungan Anak

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    AYOPANGKEP.ID, PANGKEP— Pemerintah Kabupaten Pangkep kembali menggelar Pemilihan Duta Anak Tahun 2026 sebagai upaya melahirkan generasi muda yang aktif menyuarakan hak-hak anak dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Pemilhan duta anak tahun 2026 mengusung tema “Bermimpi itu Awal, Beraksi itu Bukti. Pangkep Layak Anak, Bukan Hanya Kata” ini dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep Hj. […]

  • DPRD Pangkep Beri Catatan Strategis atas LKPJ Bupati Tahun 2025

    DPRD Pangkep Beri Catatan Strategis atas LKPJ Bupati Tahun 2025

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — DPRD Kabupaten Pangkep Rapat Paripurna dalam rangka “Penyampaian Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025.” Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pangkep Haris Gani digelar di ruang sidang A Gedung DPRD Kabupaten Pangkep, Senin (20/4/2026). Paripurna dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Wakil Ketua DPRD Muh Tauhid, Sekda Pangkep […]

  • Zakat Fitrah Pangkep 2026 Premium Rp50 Ribu, Fidyah Rp30 Ribu

    Zakat Fitrah Pangkep 2026 Premium Rp50 Ribu, Fidyah Rp30 Ribu

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, PANGKEP — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menetapkan besaran zakat fitrah dan fidyah untuk Ramadan 1447 H/2026 M. Penetapan dilakukan melalui rapat resmi yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Selasa (3/2/2026). Ketua MUI Kabupaten Pangkep, KH Hasbuddin Halik, menjelaskan bahwa penetapan besaran zakat fitrah dilakukan dengan mempertimbangkan […]

  • Kemeterian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara

    Kemeterian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara

    • account_circle Rivai
    • 0Komentar

    Ayopangkep.id, Kampar – Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknya, pengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. “Pemerintah melalui Kementerian […]

expand_less