Satgas PKH Berhasil Himpun Rp10,27 Triliun dan Kuasai Kembali Jutaan Hektare Hutan

Rivai

Ayopangkep.id – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum, menata pemanfaatan kawasan hutan, dan mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam nasional.

Dalam kesempatan itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan total penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp10,27 triliun.

Selain penerimaan negara, Satgas PKH juga memaparkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan sejak dibentuk pada Februari 2025. Pada sektor perkebunan sawit, pemerintah berhasil mengambil alih kembali kawasan seluas 5,88 juta hektare, sedangkan pada sektor pertambangan luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 12.371,58 hektare.

Pada tahap ketujuh penertiban, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian dan lembaga terkait. Proses penyerahan dilakukan kepada Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan kepada BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas lahan mencapai 2.373.171,75 hektare.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada Satgas PKH dan seluruh lembaga yang terlibat atas upaya penyelamatan aset negara. Kepala Negara menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan bukan sekadar seremoni, melainkan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengembalikan kekayaan negara demi kepentingan masyarakat.

“Kerja Satgas PKH bersama Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah bertekad mengamankan serta menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa kerja Satgas PKH mencerminkan kehadiran negara dalam menegakkan hukum, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung tertib, adil, serta berpihak pada kepentingan nasional.

“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar simbol seremonial, tetapi bukti nyata kinerja Satgas PKH dalam melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

Penulis: Rivai

Editor: Syam Rivai